Selasa (12/10/2021), Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan melalui Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Siaga ke Puskesmas. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilakukan di 20 Puskesmas yang ada di kabupaten Tabanan..

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya Pandemi Covid 19 merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Mengingat hal tersebut memandang perlu dilakukan monitoring dan Evaluasi Program Desa siaga yang sudah berjalan,untuk menemukan hambatan dan kendala-kendala yang ditemui dilapangan. Monev ini juga bertujuan untuk menginvetaris masukan- masukan dari puskesmas dalam menyusun program tahun berikutnya.

Kegiatan monev ini dilakukan oleh Tim Promosi Kesehatan Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh kasi Promosi Kesehatan dan di bawah pengawasan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinad Kesehatan Kabupaten Tabanan.

Kegiatan Monev ini dilakukan dengan mengunjungi langsung ke Puskesmas dan melakukan sampling ke 2 desa yang ada diwilayah Puskesmas tersebut.

Diperlukan Upaya perbaikan terhadap tindaklanjut kebijakan berjenjang secara tertulis dari puskesmas, serta desa terhadap masyarakat dan pengarsipan kegiatan yang telah dilakukan. Sebagian besar strata desa siaga masih dalam kategori pratama, sehingga perlu diadakan perbaikan administrasi dalam bentuk dokumen kegiatan. Kegiatan rapat forum desa siaga dalam pengambilan keputusan didesa terhadap masalah yang ada juga belum berjalan secara optimal karena situasi Pandemi Covid 19.

Semua desa yang dimonitoring sudah memiliki kader Desa siaga/KPM dan mengalokasikan dana desa dibidang kesehatan sehingga kegiatan kesehatan di desa bisa berjalan dengan shering anggaran dari desa.